22 Maret, 2011

negara dan warga negara

,
KONSEP DASAR TENTANG NEGARA

1. PENGERTIAN NEGARA
Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Lebih lanjut dari penge rtian di atas, negara identik dengan hak dan wewenang.
2. TUJUAN NEGARA
Setiap Negara mempunyai tujuan yaitu tujuan bangsa itu sendiri dalam hidup bernegara. Tujuan Negara berbeda-beda sesuai dengan pandangan masyarakat pada bangsa tersebut serta pandangan hidup yang melandasinya. Pada umumnya, tujuan Negara ditetapkan dalam konstitusi atau hukum dasar Negara yang bersangkutan.
Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai tujuan Negara yakni
a. Menurut Roger H Soltan, tujuan Negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengembangkan daya cipta sebebas mungkin.
b. Menurut Harold J Laski, tujuan Negara adalah menciptakan keadaan yang baik agar rakyatya dapat mencapai keinginan secara maksimal.
c. Menurut Rouuseau, tujuan Negara adalah menciptakan persamaan dan kebebasan bagi warganya.
3. UNSUR-UNSUR NEGARA
Suatu negara harus memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah.
a. Rakyat
Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Rakyat merupakan substratum personel dari negara.
b. Wilayah
Jika rakyat adalah substratum personel dari negara, maka wilayah adalah landasan materiil atau landasan fisik negara.
c. Pemerintah
Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pada umumnya, nama sebuah negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya, misalnya, negara demokrasi dengan pemerintahan sistem parlementer atau presidensial.
d. Pengakuan negara lain
Ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama negara (wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat). Sedangkan pengakuan de jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum.

4. BENTUK-BENTUK NEGARA
Negara memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, dalam konsep dan teori modern, negara terbagi dalam dua bentuk yaitu Negara Kesatuan dan Negara Serikat

NEGARA KESATUAN
Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun daalam pelaksanaannya, negaraa kestuan ini terbagi dalam dua macam sistem pemerintahan yaitu sentral dan otonomi.
1. Negara kesatuan dengan sistem sentrlisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah dibawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru dibawah pemerintahan presiden Soeharto adlah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah dibrerikan kesempatan dan kewengan untuk mengurus urusan pemerintah diwlayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintah pasca Orde Baru di Indonesia denga sistem otonomi khusus dapat dimasukkan kedalam model ini.

NEGARA SERIKAT
Pengertian Negara serikat adalah Negara yang terdiri atas gabungan dari beberapa Negara lain. Negara-negara bagian tersebut menyerahkan sebagian urusannya. kepada pemerintah federal (PUSAT) yang menyangkut urusan keuangan, pertahanan, pos, telekomunikasi,hubungan luar negeri, dan negara-negara bagian tidak kedaulatan. Di dalam negeri federasi, kekuasaan asli tetap berada ditangan negara bagian, karena yang mengurusi urusan dalam negeri dan berhubungan langsung dengan rakyat adalah negara bagian.
. Kabinet Presidensial
Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada perlemen/DPR melainkan kepada presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amarika Serikat dan Indonesia



Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :
• Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
• Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
• Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :
• Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
• Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
• Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Contohnya Negara Amerika Serikat

5. KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah

1.setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.

2.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.

3.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.

4.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

5.anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.

6.anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.

7.anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

8.anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

9.anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

10.anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

11.anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

12.anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.


Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi:

1.anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.

2.anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.

3.anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

4.anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

1.Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia

2.Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia.

Jadi, warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara dengan keterkaitan hukum dan peraturan yang ada dalam negara tersebut serta diakui oleh negara, baik warga asli negara tersebut atau pun warga asing dan negara tersebut memiliki ketentuan kepada siapa yang akan menjadi warga negaranya.

6. HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Negara sebagai entitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur yang berupa rakyat,wilayah, dan pemerintahan.Rakyat yang tinggal di wilayah Negara menjadi penduduk Negara yang bersangkutan.Warga Negara adalah bagian dari penduduk suatu Negara. Warga Negara memilikihubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga Negara menciptakan hubungan berupa peranan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.
Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara Negara dengan warga Negara. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan Negara.
Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi 2 yaitu :
1. Kewarganegaraan dalam arti Yuridis
Kewarganegaraan dalam arti Yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang- orang dengan negara yang mana ikatan ini menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut misalnya akta kelahiran.
2. Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis
Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis tidak ditandai dengan adanya ikatan hukum melainkan ikatan emosional.
Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dengan adanya 2 asas kewarganegaraan, yaitu
1. Berdasarkan kelahiran
Berdasarkan kelahiran terbagi lagi menjadi 2 asas yaitu
 Asas Ius Soli
Merupakan asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang trsebut dilahirkan.
 Asas Ius Sanguinis
Merupakan asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.
2. Berdasarkan aspek perkawinan
Berdasarkan aspek perkawinan terbagi lagi menjadi 2 asas yaitu
 Asas persamaan hukum
Berdasarkan asas inidiusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama.
 Asas persamaan derajat
Secara ringkas masalah kewarganegaraan dapat menimbulkan:
1. Apatride → orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.
2. Bipatride → orang-orang yang berkewarganegaraan ganda.
3. Multipatride → orang-orang yang berkewarganegaraan lebih dari dua.
Wujud hubungan antara warga Negara dengan Negara dalah pada umumnya berupa peranan. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang harus dilakukan sesuai dengan status yang dimilikinya.
Hak dan kewajiban warga Negara tertuang dalam UUD 1945.

KONSEP DASAR TENTANG NEGARA

7. PENGERTIAN NEGARA
Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Lebih lanjut dari penge rtian di atas, negara identik dengan hak dan wewenang.
8. TUJUAN NEGARA
Setiap Negara mempunyai tujuan yaitu tujuan bangsa itu sendiri dalam hidup bernegara. Tujuan Negara berbeda-beda sesuai dengan pandangan masyarakat pada bangsa tersebut serta pandangan hidup yang melandasinya. Pada umumnya, tujuan Negara ditetapkan dalam konstitusi atau hukum dasar Negara yang bersangkutan.
Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai tujuan Negara yakni
a. Menurut Roger H Soltan, tujuan Negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengembangkan daya cipta sebebas mungkin.
b. Menurut Harold J Laski, tujuan Negara adalah menciptakan keadaan yang baik agar rakyatya dapat mencapai keinginan secara maksimal.
c. Menurut Rouuseau, tujuan Negara adalah menciptakan persamaan dan kebebasan bagi warganya.
9. UNSUR-UNSUR NEGARA
Suatu negara harus memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah.
e. Rakyat
Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Rakyat merupakan substratum personel dari negara.
f. Wilayah
Jika rakyat adalah substratum personel dari negara, maka wilayah adalah landasan materiil atau landasan fisik negara.
g. Pemerintah
Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pada umumnya, nama sebuah negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya, misalnya, negara demokrasi dengan pemerintahan sistem parlementer atau presidensial.
h. Pengakuan negara lain
Ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama negara (wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat). Sedangkan pengakuan de jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum.

10. BENTUK-BENTUK NEGARA
Negara memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, dalam konsep dan teori modern, negara terbagi dalam dua bentuk yaitu Negara Kesatuan dan Negara Serikat

NEGARA KESATUAN
Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun daalam pelaksanaannya, negaraa kestuan ini terbagi dalam dua macam sistem pemerintahan yaitu sentral dan otonomi.
3. Negara kesatuan dengan sistem sentrlisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah dibawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru dibawah pemerintahan presiden Soeharto adlah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.
4. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah dibrerikan kesempatan dan kewengan untuk mengurus urusan pemerintah diwlayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintah pasca Orde Baru di Indonesia denga sistem otonomi khusus dapat dimasukkan kedalam model ini.

NEGARA SERIKAT
Pengertian Negara serikat adalah Negara yang terdiri atas gabungan dari beberapa Negara lain. Negara-negara bagian tersebut menyerahkan sebagian urusannya. kepada pemerintah federal (PUSAT) yang menyangkut urusan keuangan, pertahanan, pos, telekomunikasi,hubungan luar negeri, dan negara-negara bagian tidak kedaulatan. Di dalam negeri federasi, kekuasaan asli tetap berada ditangan negara bagian, karena yang mengurusi urusan dalam negeri dan berhubungan langsung dengan rakyat adalah negara bagian.
. Kabinet Presidensial
Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada perlemen/DPR melainkan kepada presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amarika Serikat dan Indonesia
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :
• Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
• Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
• Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :
• Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
• Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
• Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Contohnya Negara Amerika Serikat

11. KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah

1.setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.

2.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.

3.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.

4.anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

5.anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.

6.anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.

7.anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

8.anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

9.anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

10.anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

11.anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

12.anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi:

1.anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.

2.anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.

3.anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

4.anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

1.Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia

2.Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia.

Jadi, warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara dengan keterkaitan hukum dan peraturan yang ada dalam negara tersebut serta diakui oleh negara, baik warga asli negara tersebut atau pun warga asing dan negara tersebut memiliki ketentuan kepada siapa yang akan menjadi warga negaranya.

12. HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Negara sebagai entitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur yang berupa rakyat,wilayah, dan pemerintahan.Rakyat yang tinggal di wilayah Negara menjadi penduduk Negara yang bersangkutan.Warga Negara adalah bagian dari penduduk suatu Negara. Warga Negara memilikihubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga Negara menciptakan hubungan berupa peranan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.
Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara Negara dengan warga Negara. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan Negara.
Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi 2 yaitu :
3. Kewarganegaraan dalam arti Yuridis
Kewarganegaraan dalam arti Yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang- orang dengan negara yang mana ikatan ini menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut misalnya akta kelahiran.
4. Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis
Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis tidak ditandai dengan adanya ikatan hukum melainkan ikatan emosional.
Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dengan adanya 2 asas kewarganegaraan, yaitu
3. Berdasarkan kelahiran
Berdasarkan kelahiran terbagi lagi menjadi 2 asas yaitu
 Asas Ius Soli
Merupakan asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang trsebut dilahirkan.
 Asas Ius Sanguinis
Merupakan asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.
4. Berdasarkan aspek perkawinan
Berdasarkan aspek perkawinan terbagi lagi menjadi 2 asas yaitu
 Asas persamaan hukum
Berdasarkan asas inidiusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama.
 Asas persamaan derajat
Secara ringkas masalah kewarganegaraan dapat menimbulkan:
4. Apatride → orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.
5. Bipatride → orang-orang yang berkewarganegaraan ganda.
6. Multipatride → orang-orang yang berkewarganegaraan lebih dari dua.
Wujud hubungan antara warga Negara dengan Negara dalah pada umumnya berupa peranan. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang harus dilakukan sesuai dengan status yang dimilikinya.
Hak dan kewajiban warga Negara tertuang dalam UUD 1945.

0 komentar to “negara dan warga negara”

Poskan Komentar


silahkan tuliskan komentar anda
Klik di http://136653.iboox.com/

Popular Posts

 

inspirasi Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger Templates